Berita

Formulir Pendaftaran Sekretariat Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti Sekretariat BPSK Kab. Cirebon periode 2013-2019, maka BPSK Kab. Cirebon telah menunjuk Formatur untuk melakukan seleksi pergantian anggota sekretariat BPSK masa bakti 2019-2024. Adapun Susunan Formaturnya adalah sebagai berikut : Ustadz M.J, S.Ag, MA sebagai Ketua Formatur Anas Basuki, S.Si sebagai ...

sekilas bpsk kab cirebon-REVISI

INFO JABAR– Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, meminta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan konsumen, lebih gencar lagi dalam memperjuangkan hak konsumen. “Saya harap BPSK terus memperjuangkan hak-hak konsumen,” ujarnya seusai melantik dan mengambil sumpah anggota dan anggota pengganti Badan Penyelesaian Sengketa ...

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, badan ini mempunyai tugas dan wewenang : Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara, Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman kausula baku. Melaporkan kepada penyidik umum, apabila ...

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sejak tahun 2001 yang berdasarkan Keputusan Presiden. Badan dibentuk bagi masyarakat yang ingin mengadu tentang masalah sengketa konsumen. Firman Tumantara selaku Ketua Asosiasi BPSK menyebutkan, terdapat tiga cara dalam penyelesaian sengketa konsumen yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Ketiga jalur penyelesaian tersebut diberikan secara cuma-cuma ...

Kesadaran konsumen Jabar untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya semakin baik. Menurut Kadis Perindag Jabar, Arifin Soedjayana, dalam satu tahun ada sekitar 12 sampai 17 laporan pengaduan yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di 16 Kabupaten/Kota. Jenis pengaduannya, antara lain kasus lising kredit kendaraan bermotor, penipuan barang, ...

Setelah berkali-kali putusan Mahkamah Agung mengoreksi kompetensi absolut BPSK, Pemerintah menerbitkan aturan baru. Ada yang berubah? Melalui banyak putusan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengoreksi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyelesaikan sengketa perjanjian kredit kendaraan bermotor. Meskipun UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi ruang kepada konsumen untuk ...